WARTAGLOBAL, id, Manado - Ketum DPP PJS Mahmud Marhaba
berkata, siap membela anggota wartawan yang dilaporkan hanya karena terkait produk karya jurnalis dipersoalkan menjadi persoalan kriminal ke Aparat Penegak Hukum ( APH), pengakuan ini disampaikannya disela-sela pelantikan Pengurus DPD PJS Sulut dan 5 DPC Kabupaten/Kota Selasa (5/11/2024) di Gedung Graha Gubernuran Bumi Beringin Kota Manado.
Mahmud Marhaba menyebutkan, atas nama DPP PJS siap pasang badan ketika hal itu terjadi, sebab hasil karya atau produk jurnalis dari pekerja pers ketika menjadi polemik warga sesua mekanisme ranahnya ditangani oleh Dewan Pers karena sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Sesuai aturan mengenai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 penanganannya diserahkan ke Dewan Pers bukan ke APH," tegas Mahmud yang juga adalah penulis buku jurnalistik (e-book).
Ia memberi keterangan, diketahui bersama ada kerjasama dalam bentuk MOU antara Dewan Pers dengan Polri dan MA menyangkut segala bentuk produk jurnalis dimana menerangkan, bahwa semua persoalan menyangkut itu tidak bisa dipidanakan secara hukum," tukasnya.
Sebab itu katanya, semua penanganannya bermuara ke Dewan Pers bukan di APH dan PJS wajib membela agar jangan sampai ada wartawan yang menjadi korban kriminalisasi.
Namun demikian lanjutnya, semua itu dikembalikan ke individu wartawan, makanya Ia mengimbau wartawan harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik karena mempunyai profesi yang mulia.
"Jangan menyalahgunakan profesi wartawan apalagi pada hakikatnya wartawan mencari pembenaran yang benar-benar teruji untuk menemukan kebenaran itu sendiri," pintanya.
Ia mengajak pekerja pers saling berkolaborasi yang positif bersama dengan mitra kerja lembaga hukum Kepolisian dan Kejaksaan demi membangun pondasi serta kemajuan kita bersama.(Ferry Lesar)
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
Tidak ada komentar:
Posting Komentar